Perpu berfungsi sebagai?
1. Perpu berfungsi sebagai?
1) sebagai norma hukum bagi warga negara karena beisi peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai warga negara yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Bagi mereka yang melanggar diberi sanksi atau hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terjamin rasa keadilan dan kebenaran.
2) untuk menentukan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebabagi warga negara dan warga masyarakat
3) untuk mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara agar kehidupannya sejahtera. aman, rukun, dan harmonis;
4) untuk menciptakan suasana aman, tertib, tenteram dan kehidupan yang harmonis rasa.
5) untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara.
6) untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia
2. fungsi dan tujuan perpu
FUNGSI :
1. penormaan kekuasaan (fungsi normatif)
2. alat untuk mengggunakan kekuasaan (fungsi instrumental)
3. alat perlindungan hukum bagi masyarakat (funsi jaminan)
TUJUAN :
1. tujuan primer : mengedepankan nilai dan norma yang tidak ada dalam masyarakat
2. tujuan sekunder : memberi arah kepada perbuatan dalam masyarakat
Semoga bermanfaat...:)
3. Apa tujuan dan fungsi perpu
......................perpustakaan? fungsinya agar orang2 rajin membaca dan menambah pengetahuan
4. uraikan fungsi dan kedudukan PP dan Perpu
Perpu sama kedudukannya dengan UU
fungsi : sebagai UU pengganti yang bisa ada dalam waktu yang terdesak
PP
fungsi : memudahkan pelaksanaan UU yang kurang mendetail
PP tidak boleh berlawanan dengan UU
5. jika perpu di tolak oleh anggota DPR,maka perpu tersebut...
Jawaban:
gagal produksi
Penjelasan:
karna perpu harus disahkan oleh DPR
Jawaban:
Perppu itu dikeluarkan oleh presiden dan isi yang terkait dengan perppu juga disahkan oleh presiden. Dalam konteksnya Perppu dikeluarkan sebagai penyeimbang dari UU yang telah disahkan oleh DPR. Jika Perppu oleh anggota DPR , tidak ada pengaruhnya.
Penjelasan:
Perppu bisa di YR namun oleh masyarakat sipil bukan anggota DPR/ASN.
6. Jelaskan fungsi dan kedudukan PP dan Perpu
Perpu sama kedudukannya dengan UU
fungsi : sebagai UU pengganti yang bisa ada dalam waktu yang terdesak
PP
fungsi : memudahkan pelaksanaan UU yang kurang mendetail
PP tidak boleh berlawanan dengan UU
7. Fungsi Perpu dan UU dan maknanya
1. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 19452. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam Batang Tubuh UUD 19453. Pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya
8. Tuliskan fungsi Perpu?
mengatur lebih lanjut substansi dalam keadann hal-ilwal
9. skema proses pembentukan perpu sampai disahkannya perpu dong
RUU dari Presiden, DPR RI, dan DPD -> menjadi 2 tingkat pembicaraan di DPR RI -> lalu di setujui oleh DPR RI-> dan di tandatangani leh presiden-> dan terbentuklah perpu (undang-undang)
10. Apabila perpu mendapatkan persetujuan DPR maka Perpu ini dinyatakan sebagai
Jawaban:
Peraturan pemerintah pengganti Undang undang
Semoga membantu! maaf jika salah
11. jika perpu di tolak oleh dpr maka perpu itu
Batal
maaf kalau salah yjika DPR tidak setuju atas perpu tersebut(ditolak),perpu harus dicabut kembali
12. pembahasan pembentukan uu/perpu?pengesahan pembentukan uu/perpu?perencanaan pembentukan uu/perpu?penyusunan pembentukan uu/perpu?penyebarluasan pembentukan uu/perpu?
kita Mulai dari perencanaan yah.
jadi, uu itu pertama dimasukan dalam prolegnas atau merupakan prioritas undang Undang mana yang Mau dibahas terlebih dahulu,
anggota prolegnas Ini Adalah DPR dan pemerintah
hasil Dari prolegnas Ini kemudian nantinya akan dibawa Dan ditetapkan DPR dalam rapat paripurna DPR,
setelah itu Baru disahkan oleh presiden.
akan, tetapi jika Sudah dibahas Dan presiden Tidak mw mengesahkan RUU tersebut Dalam jangka waktu 30 hari , maka RUU tetap akan diundangkan.
nah, selain prolegnas Dalam Hal Ikhwal getting UU Juga bisa disahkan Diluar prolegnas,
misal peraturan pemerintah pengganti Undang Undang yang diatur dalam pasal 22 .
• presiden bisa menetapkan perpu
• Tapi harus dapat persetujuan DPR
• nah, kalau DPR ngga Setuju itu ngga Boleh diundangkan menjadi perpu
13. Sebutkan fungsi Perpu dan peraturan pemerintah PP serta Perpres
Penjelasan:
- PERPU (Peraturan Peemerintah Pengganti Undang-Undang) adalah peraturan yang posisinya setara dengan Undang-Undang, hanya saja dibentuk dalam keadaan genting misalkan Perpu No. 1 Tahnn 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. - PP (Peraturan Pemerintah) adalah peraturan yang setingkat lebih rendah daripada UU/PERPU. dibentuk untuk menjelaskan secara teknis pelaksanaan UU, namun bisa dibentuk tanpa delegasi dari UU. terakhir,
- PERPRES (Peraturan Presiden) adalah peraturan yang setingkat lebih rendah daripada PP, dibentuk atas kewenangan presiden yang lebih detail menjelaskan tentang PP, atau mengatur masalah penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
14. jelaskan fungsi kedudukan dan kedudukan pp dan perpu
uu berkedudukan sbg dasar hukum no. 4 di Indonesia
perpu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 ~~~~~~~~~
15. perpu apabila ditolak oleh dpr maka perpu tersebut harus..
di revisi kembali, lalu di perbaiki
16. perpu itu dibuat ......... bersama...... , disetuji ..........., pelaksannan perpu diawasi oleh ......................
pemerintah...............
17. Bagaimana PERPU dikeluarkan , dan sebutkan pasal yang mengatur PERPU!
Jawaban & penjelasan:
Karna peraturan Pemerintah Pengganti Undang² dapat diatur di dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang".
Semoga bermanfaat dan Membantu :)
18. apakah fungsi perputolong ya kak di bantu jawab
1. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dlam Undang-Undang Dasar 1945 yng tegas-tegas menyebutnya,
2. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dlam Batang Tubuh UUD 1945,
3. Pengaturan lebih lanjut dlam ketetapan MPR yng tegas-tegas menyebutnya,
4. Pengaturan di bidang materi konstitusi
19. Undang undang dapat dilaksanakan setelah presiden mengeluarkan ...? Dan perpu berfungsi sebagai ...?
dekrit presiden
maaf kalau salah
20. jika perpu ditolak oleh DPR,maka perpu tersebut harus
Dalam hal PERPU tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna (ditolak), maka sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Keputusan Rapat Paripurna DPR yang menolak PERPU yang bersangkutan, PERPU tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
21. apa fungsi peraturan pemerintah dan Perpu
Jawaban:
fungsi peraturan pemerintah adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan perintah suatu UU
fungsi perpu adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Undang Undang Dasar 1945 yang tegas tegas menyebutnya, pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh UUD 1945,,, pengaturan di bidang menteri konstitusi
22. uraikan fungsi dan kedudukan PP dan Perpu
Fungsi Perpu (Peraturan pengganti Undang Undang ) :
~ Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang dasar 1945 yang tegas menyebutnya
~ Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam Batang Tubuh UUD 1945
~Pengaturan lebih lanjut tentang ketetapan MPR
Fungsi PP :
~Pengaturan labih lanjut ketentuan dalam UU
~ Menyelenggarakan Pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam UU
Kedudukan Perpu dan PP : Sederajat dengan UU
Semoga Membantu :))
23. Jika perpu ditolak oleh anggota DPR maka perpu tersebut
Diganti...................................
24. jika PERPU tidak disetujui oleh DPR maka PERPU tersebut harus?
Perpu itu harus dicabut.
dikarenakan yang berwenang untuk membuat undang undang itu adalah DPR.
apabila disetuji Perpu itu maka menjadi Undang undang
25. berikan contoh nyata dari fungsi internal dan eksternal perpu
Jawaban:
Penjelasan:
U
26. Sebutkan fungsi undang undang igysapakahPerbedaan dari Perpu dan un2
Jawaban:
Fungsi UUD :
1) Pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2) Pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
3) Alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.
Perbedaan UU dengan Perpu:
UU dibentuk oleh Presiden dalam keadaan normal dengan persetujuan DPR, sedangkan Perpu dibentuk oleh Presiden dalam keadaan genting yang memaksa tanpa persetujuan DPR.
27. Sebutkan fungsi kedudukan pp dan perpu
keududkannya berpungsi sebagai aturan bagiki
28. kapan pemerintah perpu mengeluarkan PERPU?jelaskan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu atau Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang.Perpu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perpu Menjadi Undang-Undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perpu. Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 10 TAHUN 1961 (10/1961) Tanggal: 10 MEI 1961 (JAKARTA) Sumber: LN 1961/215; TLN NO. 2210 Tentang: PENATAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1961 TENTANG BARANG MENJADI UNDANG-UNDANG Indeks: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1961. PENETAPAN MENJADI UNDANG-UNDANG.
29. Peraturan perpu yang masih berlaku hanya dapat dihapus,dicabut,dan di oleh perpu yang sederajat atau lebih tinggi.Hal ini termasuk.... A.Prinsip perpu B.Asas perpu C.Materi muatan perpu D.Penertian perpu
A.prinsip perpu
semoga berhasil
terima kasih
nama aku kanaya
30. apabila perpu ditolak oleh dpr, perpu tersebut...?
Tidak Sah Dan Tidak bisa di sah kan oleh PresidenDiganti/dicabut
Semoga membantu
31. sebutkan 2 fungsi uu dan peraturan pemerintah pengganti uu (perpu)
Jawaban:
1.Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dlam Undang-Undang Dasar 1945 yng tegas-tegas menyebutnya,
Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dlam Batang Tubuh UUD 1945,
Pengaturan lebih lanjut dlam ketetapan MPR yng tegas-tegas menyebutnya,
Pengaturan di bidang materi konstitusi.
32. Perpu harus disetujui dan disahkan melalui sidang DPR. Apabila Perpu disetujui dan disahkan oleh DPR, Perpu tersebut akan menjadi
perpu tsb akan menjadi undang-undang
33. kapan waktu pembahasan perpu itu di DPR serta apa konsekuensi dari perpu itu sendiri
Jawaban:
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (“PERPU”) disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”):
“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”
Penjelasan:Penetapan PERPU yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam Pasal 1 angka 4Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) yang berbunyi
“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa.Dari bunyi kedua pasal di atas dapat kita ketahui bahwa syarat presiden mengeluarkan PERPU adalah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dalam artikel Polemik Penolakan Perpu JPSK yang ditulis Yuli Harsono, dikatakan subyektivitas Presiden dalam menafsirkan “hal ihwal kegentingan yang memaksa”yang menjadi dasar diterbitkannya PERPU, akan dinilai DPR apakah kegentingan yang memaksa itu benar terjadi atau akan terjadi. Persetujuan DPR ini hendaknya dimaknai memberikan atau tidak memberikan persetujuan (menolak). Jadi, menurut Yuli Harsono, yang menafsirkan suatu kegentingan memaksa itu adalah dari subyektivitas Presiden. Inilah yang menjadi syarat ditetapkannya sebuah PERPU oleh Presiden.Kedudukan PERPU sebagai norma subjektif juga dinyatakan Jimly Asshiddiqie:“Pasal 22 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk secara subjektif menilai keadaan negara atau hal ihwal yang terkait dengan negara yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera, sedangkan kebutuhan akan pengaturan materiil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak sehingga Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undangundang (Perpu)” (Asshiddiqie, 2010: 209Demikian sebagaimana dikutip Ibnu Sina Chandranegara dalam artikel berjudul Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara: Kajian Atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, yang dimuat dalam Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 1, April 2012.
Ukuran objektif penerbitan PERPU baru dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan PERPU, yaitu:
i. Adanya keadaan yaitu kebutuhanmendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-ii. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
iii. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;
sumber:ulasan lengkap:syarat-syarat penetapan perpu oleh presiden
semoga memebantu
34. 1. apa syarat syarat presiden boleh mengeluarkan perpu?2. kapan waktu pembahasan Perpu itu di DPR, serta apa konsekuensi dari perpu itu sendiri
Jawaban:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (“PERPU”) disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”):“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”
Penetapan PERPU yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) yang berbunyi:
“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”
Dari bunyi kedua pasal di atas dapat kita ketahui bahwa syarat presiden mengeluarkan PERPU adalah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dalam artikel berjudul Polemik Penolakan Perpu JPSK yang ditulis Yuli Harsono, dikatakan bahwa subyektivitas Presiden dalam menafsirkan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang menjadi dasar diterbitkannya PERPU, akan dinilai DPR apakah kegentingan yang memaksa itu benar terjadi atau akan terjadi. Persetujuan DPR ini hendaknya dimaknai memberikan atau tidak memberikan persetujuan (menolak). Jadi, menurut Yuli Harsono, yang menafsirkan suatu kegentingan memaksa itu adalah dari subyektivitas Presiden. Inilah yang menjadi syarat ditetapkannya sebuah PERPU oleh Presiden.
35. Apa fungsi dibuatnya UU / perpu tentang batas wilayah dg negara tetangga bagi indonesia ?
Menghindari sengketa wilayah perbatasan di kemudian hari dan memperjelas batas wilayah Indonesia dengan Negara tetangga sehingga tidak diklaim sebagai wilayah mereka.
36. perpu apabila ditolak oleh dpr maka perpu tersebut harus..
Di hapus, atau di perbaiki lagi lalu di ajukan kembali pada sidang lanjutan kedua
37. Apa fungsi dan kedudukan pemerintahan pengertian UU atau Perpu
Jawaban:
Fungsi pemerintahan adalah untuk mengatur rakyat yang sifatnya memaksa.
Undang-undang merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Maaf kalau salah
38. apabila Perpu tidak mendapat persetujuan dari DPR maka Perpu tersebut harus
Jawaban:
Apabila PERPPU itu disetujui oleh DPR, akan dijadikan Undang-Undang (UU). Sedangkan, apabila PERPU itu tidak disetujui (ditolak) oleh DPR, Maka PERPU tersebut harus dicabut.
Penjelasan:
semoga membantu :) maaf kalau salah
39. Perbedaan perpu provinsi dan perpu kabupaten
perlu propinsi digunakan di provinsi saja sedangkan kabupaten digunakan se kabupantennya termasuk kota dan propinsi
40. apabila perpu tidak merupakan persetujuan DPR, maka perpu tersebut harus ...
maka perpu harus dicabutMaka perpu harus ditarik kembali , karena tidak memdapat persetujuan dpr.
