Fungsi DPR tercantum dalam UUD 1945, yaitu .... A. pasal 20 A ayat 1 B. pasal 20 A ayat 2 C. pasal 20 A ayat 3 D. pasal 21 ayat 1 E. pasal 22 ayat 1

1. Fungsi DPR tercantum dalam UUD 1945, yaitu .... A. pasal 20 A ayat 1 B. pasal 20 A ayat 2 C. pasal 20 A ayat 3 D. pasal 21 ayat 1 E. pasal 22 ayat 1

Jawaban:

jawaban nya yaitu yang C. pasal 20 A ayat 3

2. Kriteria mengenai usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah diatur di pasal berapakah dalam UU No. 20 Tahun 2008? a. Pasal 20 b. Pasal 21 c. Pasal 22 d. Pasal 23 e. Pasal 24

Penjelasan:

d pasal 23 maaf kalo salah

3. Tuliskan pasal 19 ayat 1 pasal 20 ayat 1 pasal 20A ayat 2 dan pasal A ayat 3

19 ayat 1 : aggota dewan perwakilah rakyat dipilih melalui pemilihan umum

20 ayat 1: dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk uu.

20 A ayat 2 : dpr mempunyai hak interpelasi, hak angket dsn hak menyatskan pendapat

4. Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tepatnya pada... * a. pasal 20 ayat ( 1 ) b. pasal 20 ayat ( 2 ) c. pasal 25 ayat ( 2 ) d. pasal 25 ayat ( 4 ) e. pasal 25 ayat ( 5 )

Jawaban:

b. pasal 20 ayat ( 2 )

Penjelasan:

Pasal 20
(2) Mahkamah Agung berwenang:

a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di

semua lingkungan peradilan yang berada di bawah

Mahkamah Agung, kecuali undang-undang

menentukan lain;

b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang terhadap undang-undang; dan

c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang

5. Sebutkan 3 fungsi DPR sesuai pasal 20 A ayat 1 Sebutkan 3 hak DPR sesuai pasal 20 A ayat 2

Fungsi legislasi adlh membentuk undang-undang dengan bekerja sama dengan Presiden
Fungsi anggaran adalah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui undang-undang
Fungsi pengawasan adalah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh lembaga eksekutif (Presiden)

6. Apa isi pasal 20 A UUD 1945

Jawaban:Pasal 20A

(1)     Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

(2)     Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.  

(3)     Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat  serta hak imunitas.

(4)     Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.  

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjadikan DPR berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus memperkukuh pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi oleh DPR.

Dalam ketentuan itu dipertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran mempertegas kedudukan DPR untuk membahas (termasuk mengubah) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Kedudukan DPR dalam hal APBN ini lebih menonjol dibandingkan dengan kedudukan  Presiden karena apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu [Pasal 23 ayat (3)]. Fungsi pengawasan adalah fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Pre-siden (pemerintah).  

Penegasan fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR dalam ketentuan itu akan sangat mendukung pelaksanaan tugas DPR sehingga DPR makin berfungsi sesuai dengan harapan dan tuntutan rakyat.

Penjelasan: Kurang lebihnya sih gitu , *maaf kalo salah

7. dalam piagam HAM PBB disebutkan bahwa orang berhak atas kebebasan, keyakinan dan agama termasuk pindah agama dalam pasala. pasal 20b. pasal 19c. pasal 27d. pasal 26e. pasal 18​

dalam piagam HAM PBB disebutkan bahwa orang berhak atas kebebasan, keyakinan dan agama termasuk pindah agama dalam pasal

e. pasal 18

maaf kalo salah

8. Fungsi DPR pasal 20 A ayat 1

Pasal 20 A ayat 1 =
"DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan"
Okey ^_^ semoga terbantu ^_^Jawabannya :Dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan

9. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan undang-undang Dasar NRI Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut ditur dalam… * A. pasal 20 ayat 1 B. pasal 20 ayat 2 C. pasal 20 ayat 3 D. pasal 20 ayat 4 E. pasal 20 ayat 5

Jawaban:

A. pasal 20 ayat 1

Penjelasan:

Semoga benar ya

10. Kementerian Negara yang Nomenklatur, secara tegas diatur dalam UUD 1945.....a. pasal 16b. pasal 17c.pasal 18d. pasal 19e. pasal 20​

Jawaban:

Kementerian Nomenklatur adalah kementerian yang tugas dan wewenangnya telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kementerian Nomenklatur tidak dapat dibubarkan.

Bunyi Pasal 17 Bab V - Kementerian Negara

11. 20. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945setelah diamandemen adalahA. pendahuluan, isi pokok, dan penjelasanB. pembukaan, pasal-pasal, penjelasanC. pendahuluan, pasal-pasal, dan penutupD.pembukaan dan pasal-pasal​

Jawaban:

c.prndahuluan,pasal-pasal,dan penutup maaf kalo salah

12. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berkumpul dan melakukan rapat. Hal ini sesuai dengan Deklarasi PBB, yaitu..... A. Pasal 19 Ayat (1) B. Pasal 20 Ayat (1) C. Pasal 20 Ayat (2) D. Pasal 21 Ayat (1)

D. Pasal 21 ayat (1)

13. Prosedur pendirian persekutuan firma sebaiknya dituangkan dalam perjanjian tertulis agar mendapatkan kepastian hukum, pengaturan tersebut diperkuat dalam KUHD pasal berapa? a. Pasal 18 b. Pasal 19 c. Pasal 20 d. Pasal 21 e. Pasal 22

Penjelasan:

e pasal 22 maaf kalo salah

14. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah….. a. Pembukaan UUD NRI 1945 terdiri dari 5 alinea b. Sebelum diubah pasal-pasal terdiri dari 16 Bab c. Setelah diubah pasal-pasal terdiri dari 20 bab d. Setelah diubah pasal-pasal terdiri dari 71 pasal

Jawaban:

B.Sebelum diubah pasal-pasal terdiri dari 16 Bab

Penjelasan:

Semoga Membantu

jadikan jawaban tercerdas

15. 25. Peraturan Pemerintah penggantiUndang-undangdibuatberdasarkan UUD 1945 pasal...a. Pasal 20 Ayat (1)b. Pasal 20 Ayat (2)c. Pasal 21d. Pasal 22 Ayat (1), (2), (3)​

Jawaban:

D. Pasal 22 ayat (1),(2),(3)

Penjelasan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (“Perpu”) disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”): “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

______________________________

Semoga membantu~

16. Pada amandemen ketiga, berapa pasalkah yang diamandemenkan?a. 9 pasalb. 20 pasalc. 24 pasald. 15 pasal Tolong dijawab ya kak...Please hari ini ulangan....

kalau tidak salah yang D

17. 12. Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilantertinggi memiliki kewenangan yang diaturdalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,tepatnya pada ...a. pasal 20 ayat (1)b. pasal 20 ayat (2)pasal 25 ayat (2)d pasal 25 ayat (4)pasal 25 ayat (5)​

b.pasal 20 ayat (2)

pasal 25 ayat (2)

Penjelasan:

maaf ny klo salah

jangan lupa kasih bintang ny

18. Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur masalah pemerintah daerah adalah pasal........A.17 B.18 C.19 D.20

dalam pasal 18 (b)

good luck ^_^pasal 18

hadi jawabannya B yaiu 18

19. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berkumpul dan melakukan rapat. Hal ini sesuai dengan Deklarasi PBB, yaitu..... A. Pasal 19 Ayat (1) B. Pasal 20 Ayat (1) C. Pasal 20 Ayat (2) D. Pasal 21 Ayat (1)

jawabanya C, maaf ya kalau slaah

20. fungsi DPR yang ditegaskan dalam pasal 20-A ayat 1 UUD 1945 adalah...

fungsi anggaran dan fungsi pengawasanPasal 20 A
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

semoga membantu ^^

21. dasar hukum dari Kementerian Republik Indonesia adalah a pasal 17 UUD 1945 B pasal 18 UUD 1945 C pasal 19 UUD 1945 D pasal 20 UUD 1945 pasal 21 UUD 1945​

Jawaban:

a.Pasal 17 UUD 1945

Penjelasan:

itu jwabanya

22. 16. Berikut ini pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menyatakan kewenangan presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR tercantum dalam …..a) Pasal 5 ayat 2 b) Pasal 20 ayat 4 c) Pasal 20 ayat 4 d) Pasal 5 ayat 1​

Jawaban:

D PASAL 5 AYAT 1

LIKEE YAA

THank you

Jawaban:

D) Pasal 5 Ayat 1

Penjelasan:

Undang-undang dasar 1945 setelah amandemen

bunyi pasal 4 ayat 1 : Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.

bunyi pasal 4 ayat 2 : Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

bunyi pasal 5 ayat 1 : Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

bunyi pasal 5 ayat 2 : Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya.

23. . Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang- undang. Hal tersebut diatur dalam ….a. Pasal 20 Ayat (1)b. Pasal 20 Ayat (2)c. Pasal 20 Ayat (3)d. Pasal 20 Ayat (4)e. Pasal 20 Ayat (

a. pasal 20 ayat (1)

24. sebutkan 3 fungsi DPR sesuai pasal 20 A ayat (1)?​

Jawaban:

fungsi legislasi,anggaran/budget,dan pengawasan.

Penjelasan:

DPR mempunyai 3 fungsi pokok yaitu 1.fungsi legislasi(membentuk undang undang).

2.fungsi anggaran/budget(menetapkan APBN).

3.fungsi pengawasan yaitu mengawasi jalannya pemerintahan.

semoga membantu:)

25. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan undang-undang Dasar NRI Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut ditur dalam… * A. pasal 20 ayat 1 B. pasal 20 ayat 2 C. pasal 20 ayat 3 D. pasal 20 ayat 4 E. pasal 20 ayat 5

Jawaban:

A. pasal 20 ayat 1

Jawaban:

20 ayat 1 semoga membantu

26. Jalaskan 3 fungsi DPR sesuai pasal 20 A UUD 1945

FUNGSI DPR menurut pasal 20 A UUD 1945 :

1. Fungsi legislasi adlh membentuk undang-undang dengan bekerja sama dengan Presiden

2. Fungsi anggaran adalah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui undang-undang

3. Fungsi pengawasan adalah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh lembaga eksekutif (Presiden)

27. 48. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Hal itu ditegaskan dalam UUD 1945 pasal ..... A Pasal 17 C. Pasal 19 B. Pasal 18 D. Pasal 20

Jawaban:

C. Pasal 18

Penjelasan:

maaf kalo salah

28. 38. Hak untuk mempertahankan hidupmerupakan salah satu isi dari UU No. 39Tahun 1999 ...A. Pasal 9D. Pasal 20B. Pasal 11E. Pasal 28C. Pasal 17​

Jawaban:

E. 28

Penjelasan:

bahwa hak hidup dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

29. Latihan CPNS,   Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali di-amandemen. A.   Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15,17, 20 dan 21. B.   Pasal 5, 7, 9, 13, 14.15, 17, 20 dan 22. C.   Pasal 5, 7, 9,13,14,15,17, 20 dan 23. D.   Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 24

Jawabannya A.   Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15,17, 20 dan 21.

30. Sebutkan fungsi-fungsi DPR dalam pasal 20 A ayat 2​

Jawaban:

Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Pasal - pasal lain Undang - Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Jawaban: bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki :

1. fungsi legislasi.

2. fungsi anggaran,

3. fungsi pengawasan.

Penjelasan:

31. Dalam kuhperdata terdapat pengaturan mengenai tanggung menanggung sekutu dalam persekutuan firma, pasal berapakah pengaturan tersebut?a. pasal 16b. pasal 17c. pasal 18d. pasal 19e. pasal 20

Jawaban:

a. pasal 16

Penjelasan:

Firma yang merupakan bentuk persekutuan hukum yang sederhana, banyak dilakukan para pengusaha untuk menjalankan dagangnya. Firma diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

maaf klo salah

32. 16. Dasar hukum Presiden membuat undang-undang adalah ... . a. Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 c. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 b. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 d. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945​

Jawaban:

menurut saya Jawabannya A

Penjelasan:

Pasal 5. (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat. (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Jawaban:

Dasar hukum Presiden membuat undang-undang adalah ...

Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (a)

Penjelasan:

[tex]Semog\alpha Memb\alpha ntu[/tex]

[tex]CMIIW[/tex]

33. Pasal yang diubah dalam amandemen pertama UUD NRI tahun 1945 adalah ... *A. Pasal 20B. Pasal 2C. Pasal 22D. Pasal 4mohon dijawab sekarang ​

Jawabannya :

A. Pasal 20

34. 20. Bentuk aturan yang mengatur tentangPerlindungan Hukum diatur dalam pasal.....A. Pasal 28 DB. Pasal 30 DC. Pasal 29 DD. Pasal 27 D​

Jawaban:

D.Pasal 27 D

Penjelasan:

Pasal 27 D,ya jawabannya

35. 32. Kedudukan DPR sebagai pembentuk undang-undang sesuai UUD RI tahun 1945 adalah... a. pasal 20 ayat 1 UUD 1945 b. pasal 20 ayat 2 UUD 1945 c. pasal 20 ayat 3 UUD 1945 d. pasal 20 ayat 4 UUD 1945

===============JAWAB============

Kedudukan DPR sebagai pembentuk undang-undang sesuai UUD RI tahun 1945 adalah

A.Pasal 20 ayat 1 UUD 1945
Berbunyi:
"Dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.

SEMOGA MEMBANTU ^_^

36. Dalam menjalankan pemerintah di daerah yang di jadikan landasan atau pedoman dasarnya adalaha pasal 17b pasal 18c pasal 19d pasal 20e pasal 22

e. pasal 22 maaf kalau salah

37. 20. Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, hakasasi manusia diatur dalam ....a. Pasal 6Ab. Pasal 9C. Pasal 24 Bd. Pasal 28A-28J​

Jawaban:

d.pasal 28A-28B

Penjelasan:

semoga membantu

jadikan jawaban terbaik ya

38. Ketentuan hukum yang menjamin adanya kebebasan untuk mengemukakan pendapat dalam deklarasi HAM adalah pasal...a. Pasal 20 b. pasal 19 c. Pasal 18 d. Pasal 17​

Jawaban:

a.pasal 20

Penjelasan:

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. ... - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

#KaloBaikPastiMauFollowMakasihSebelumnya

Jawaban:

B. pasal 19

Penjelasan:

berbunyi

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat – pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan – keterangan dan pendapat – pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas – batas”.

39. aturan tentang pemerintah daerah termaktub dalam....a. pasal 16 UUD 1945b. pasal 17 UUD1945c. pasal 18 UUD 1945d. pasal 19 UUD 1945e. pasal 20 UUD 1945

C. Pasal 18 UUD 1945

c. pasal 18 UUD 1945
SEMOGA MEMBANTU:)

40. Setelah dilakukan amndemen undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam membuat undang - undang. DPR secara tegas menyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang - undang. Hal tersebut diatur dalam... a. Pasal 20 Ayat ( 1 ) b. Pasal 20 Ayat ( 2 ) c. Pasal 20 Ayat ( 3 ) d. Pasal 20 Ayat ( 4 ) e. Pasal 20 Ayat ( 5 )

Jawaban:

a.Pasal 20 ayat (1)

Penjelasan:

Isi dari pasal 20 ayat (1) adalah Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang